Keadilan untuk Masyarakat Rentan, Upaya Wujudkan Keadilan Iklim

Ilustrasi keadilan iklim | Foto: Jcomp via Freepik

Tahukah kamu bahwa dari tahun ke tahun, jumlah petani Indonesia terus berkurang?

Coba saja googling kata kunci "Jumlah petani Indonesia", kamu akan menemukan sejumlah data yang menunjukkan kekhawatiran pemerintah terkait krisis petani muda di negeri ini. 

Dilansir dari agrisustineri.org, jumlah petani muda di Indonesia cukup mengkhawatirkan.

Tahun 2019, tercatat hanya sekitar 33,4 juta saja. Dari jumlah tersebutpun, kalangan muda dengan rentang usia 20 hingga 30 tahunan hanya sekitar 2,7 juta. Sedangkan 30jtan sisanya, ada di rentang usia 40-60 tahun.

Padahal, masih dari sumber yang sama, nilai ideal petani muda di negeri ini semestinya 50% dari total petani yang ada di Indonesia. 

Ngga heran kalau jumlah petani di Indonesia terus berkurang, sebab mata pencaharian ini masih terus dianggap sebagai pekerjaan berat yang berkaitan dengan lumpur dan kotor, padahal, hasilnya sendiri tidaklah terlalu menjanjikan. 

Akibat hasil yang tak begitu menjanjikan, ya kesejahteraan petani hingga kini masih terus dipertanyakan. Wajar saja bila anak-anak muda berpikir ulang untuk terjun di dunia pertanian. 

Belum lagi, lahan pertanian semakin sedikit. Bisa ditebak, hasilnyapun makin merosot baik karena berkurangnya lahan, pun karena dampak iklim yang kian terasa. 

Perubahan iklim dan dampaknya bagi negara hingga lintas generasi

Perubahan iklim sendiri merupakan perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari mulai dari kebutuhan rumah tangga, industri, juga transportasi. Perubahan iklim juga bisa disebabkan pembukaan lahan dan hutan. 

Nantinya, pembakaran bahan bakar fosil ini akan terakumulasi dan menyelimuti bumi sehingga menghasilkan panas yang menyebabkan kenaikan suhu bumi. 

Akibat kenaikan suhu bumi yang terjadi terus menerus sejak tahun 1800-an tersebut, terjadilah kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran, naiknya permukaan air laut, banjir di berbagai tempat, es kutub terus mencair, badai hingga penurunan keanekaragaman hayati.

Dampak-dampak ini sudah kita rasakan tahun-tahun belakangan. Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas yang datang tak lagi beraturan, banjir di berbagai daerah, hingga sejumlah keanekaragaman hayati yang kini tak lagi kita temukan. 

Bukan hanya kita yang merasakannya, tak ketinggalan, kelompok masyarakat rentan seperti petani, masyarakat adat dan nelayan turut pula merasakan hal yang sama dengan dampak yang lebih parah. 

Akibatnya ya itu tadi, lahan pertanian dan jumlah petanipun terus berkurang. Bila ini terus terjadi, bisa-bisa Indonesia mengalami krisis pangan. Itu baru dari petani belum dari nelayan!. Lebih jauh lagi, dampak yang lebih parah bisa dirasakan generasi yang hidup di tahun 2050 karena harus hidup berhadapan dengan kenaikan air laut dan berpotensi terancam krisis pangan. 

Agar hal ini tak terus berlanjut, perlu dilakukan climate justice atau keadilan iklim. 

Mengenal climate justice atau keadilan iklim

Penting diketahui, ketidakadilan iklim yang kini dirasakan kelompok rentan bisa terbentuk karena ketimpangan kuasa dan privillage bagi kalangan industri ekstraktif, sedangkan dampaknya seperti penggusuran, pencemaran udara hingga kerusakan lingkungan ditanggung oleh kelompok rentan. Itu kenapa, dalam setiap pengambilan keputusan memang harus dilandaskan dengan keadilan iklim. 

Climate justice  atau keadilan iklim adalah jalan keluar yang adil untuk perubahan iklim yang berdasarkan pada hak-hak, kebutuhan, partisipasi dan kesepakatan komunitas yang merasakan dampak terbesar perubahan iklim atau yang akan terpengaruh oleh usaha-usaha mitigasi. 

Komunitas yang dimaksud termasuk pula di antaranya kelompok rentan seperti petani, masyarakat adat dan nelayan. Sebagai yang paling terdampak krisis iklim, suara masyarakat rentan inilah yang paling strategis untuk didengar dalam perumusan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi. Sayangnya, dilansir dari kemitraan.or.id, ruang partisipasi publik justru kian menyusut yang membuat keadilan iklim pun kian sulit terwujud. 

Perjalanan panjang elemen keadilan iklim masuk dalam dokumen internasional

Masih dilansir dari kemitraan.or.id, gerakan keadilan iklim ditandai dengan beberapa milestone penting. 

Tahun 1990, Corps Watch di San Franciso menerbitkan sebuah laporan berjudul "Green House Gangsters vs Climate Justice". Laporan ini menegaskan bahwa dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan minyak terbukti jauh lebih berat menimpak kelompok miskin. Laporan ini pula yang menjadi tonggak dimulainya gerakan untuk menyoroti perspektif keadilan dan keberpihakan bagi kelompok rentan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Tahun 2004, masyarakat Nigeria membentuk Durban Group on Climate Justice yang ditujukan terhadap perusahaan minyak Shell. Langkah ini sekaligus menjadi penguat dorongan wacana keadilan iklim. 

Lalu tahun 2007, di tengah perhelatan COP13, Civil Society Forum mendeklarasikan "Climate Justice Now!" di Denpasar, Bali. Deklarasi ini juga menjadi tonggak penting gerakan keadilan iklim. 

Turut pula pidato ensiklikm surat kepada manusia, paus Franciscus I bertajuk "Laudato Si - Care for Our Common Home" pada tahun 2015 lalu. Dalam pidatonya, Paus menggarisbawahi sejumlah masalah yang dihadapi umat manusia, mulai dari polusi, perubahan iklik, langkanya air, hilangnya biodivesitas, ketimpangan global hingga bagaimana teknologi telah memisahkan manusia dari lingkungan dan mengedepankan kepentingan ekonomi. 

Milestone inilah yang kemudian membantu perjuangan memasukkan elemen keadilan iklim dalam dokumen-dokumen internasional. 

Anak muda bisa apa?

Untuk mendapatkan keadilan iklim, sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan seperti membuka ruang diskusi bebas tekanan dari kelompok rentan agar mereka bisa efektif beradaptasi dengan perubahan iklim dan mencegah maladaptasi. 

Perlu pula diwujudkan Undang-undang keadilan iklim untuk memperkecil ketimpangan dan bisa memberi manfaat bagi kalangan miskin dan kelompok rentan. Sebab selama ini, yang menanggung dampak buruk dari perubahan iklim justeru dari pihak yang paling tidak tahu menahu proses kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

Bila sejumlah korporasi dan aliansi bergerak memberikan keadilan iklim pada kelompok yang membutuhkan, anak-anak muda juga bisa turut berkontribusi melakukan hal serupa, contohnya dengan mengenali climate justice serta ikut menyuarakan keadilan iklim dengan karya seperti film, tulisan atau konten visual lainnya yang mungkin belum terlalu diketahui secara detail oleh sejumlah anak muda.

Sumber-sumber:

https://agrisustineri.org/jumlah-petani-muda-di-indonesia-yang-ideal/?amp=1

https://www.kemitraan.or.id/kabar/aksi-perubahan-iklim-mustahil-tanpa-keadilan-dan-partisipasi-publik-yang-bermakna

https://www.downtoearth-indonesia.org/id/theme/climate-justice

https://www.kemitraan.or.id/kabar/generasi-muda-masyarakat-adat-dan-perubahan-iklim

Comments

  1. Mengenai jumlah petani yang terus berkurang, perlu pendidikan motivasi untuk penduduk berusia muda di area pertanian supaya mau menjadi petani.
    Mudah-mudahan cara ini bisa membantu menciptakan keadilan iklim di kalangan penduduk area pertanian itu sendiri.

    ReplyDelete

Post a Comment